3 Anggota TNI Tersambar Petir Diduga saat Berteduh Sambil Main Ponsel
25 April 2024
Seorang prajurit TNI yang tersambar petir di depan Pintu Delta 1 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu 24 April 2024, dilaporkan meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan prajurit yang meninggal bernama Prada Ardiansyah.
“Yang kena petir 2 orang atas nama Prada Ardiansyah dan Kelasi Bek (perbekalan) Dani, Prada Ardiansyah meninggal dunia,” kata Nugraha, Rabu malam, Ia belum menjelaskan kronologi peristiwa itu. Sebelumnya peristiwa tersebut sebelumnya dilaporkan terjadi pada Rabu sore.
Setahun Prabowo-Gibran, Penyelesaian Konflik Papua Jalan di Tempat
Komitmen pemerintah menyelesaikan konflik di Papua menjadi sorotan
21 Oktober 2025
PEMERINTAH Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah memasuki satu tahun setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Komitmen pemerintah menyelesaikan konflik di Papua menjadi sorotan.
Masyarakat Papua makin terintimidasi dan ketakutan ketika melihat prajurit tentara menenteng senjata laras panjang berkeliaran di lingkungan pemukiman. Imbasnya kebanyakan warga Papua tidak bisa beraktivitas dengan tenang.
Hal ini diceritakan oleh Theo Hesegem, Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua. Theo kerap turun ke lapangan dan membantu advokasi kasus kekerasan oleh aparat yang menimpa rakyat sipil di Papua.
“Saya menilai Prabowo gagal menyelesaikan persoalan konflik di Papua di tahun pertamanya,” kata Theo ketika dihubungi pada Jumat, 17 Oktober 2025.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat pengerahan prajurit TNI ke Papua di masa pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi. Setidaknya ada 5.859 tentara yang dikirim ke Bumi Cenderawasih itu untuk berbagai alasan.
Pengerahan prajurit terfokus untuk Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini dengan 3.270 tentara. Disusul pengerahan pasukan batalion pembangunan sebanyak 2.108, pasukan bawah kendali operasi sebanyak 450 prajurit, dan Satgas Swasembada dengan 31 tentara.
Pengerahan prajurit TNI yang masif di satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran membuat korban sipil berjatuhan. KontraS mencatat sebanyak 67 warga sipil menjadi korban imbas kekerasan aparat keamanan di Papua.
“Papua menjadi episentrum kekerasan aparat keamanan dalam satu tahun terakhir,” kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam keterangannya pada Senin, 20 Oktober 2025.
Theo mengatakan penyelesaian konflik puluhan tahun yang terjadi di Papua hanya jalan di tempat di era kepemimpinan Prabowo-Gibran. Sebab pemerintah pusat tetap tidak membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat Papua.
Padahal, kata Theo, masyarakat Papua menginginkan dialog secara damai yang difasilitasi oleh pihak ketiga. “Prabowo malah sibuk mengurusi persoalan di luar negeri, tapi mengabaikan yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, tidak ada poin yang secara spesifik menyatakan komitmen penyelesaian konflik bersenjata di Papua. Teranyar, pemerintah justru membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Komite ini diketuai oleh Velix Wanggai, mantan penjabat Gubernur Papua Pegunungan. Dia dibantu oleh sembilan anggota yang berasal dari berbagai latar belakang.
Mereka di antaranya ialah John Wempi Wetipo, mantan Wakil Menteri Dalam Negeri; Ignatius Yoko Triyono mantan Panglima Kodam Cenderawasih; Paulus Waterpauw mantan Kapolda Papua; Yanni politikus Partai Gerindra; serta Juharson Estrella Sihasale eks calon legislatif dari Partai Gerindra di Papua.
Ada pula Ribka Haluk yang kini berada di Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri; Ali Hamdan Bogra pensiunan militer yang pernah menjabat Pangdam Kasuari; John Gluba Gebze mantan Bupati Merauke; hingga Billy Mambrasar eks staf khusus milenial Jokowi.
Komite ini ditugaskan untuk memastikan seluruh program pembangunan dapat berjalan sinergis, serta sebagai media pembangunan politik, ekonomi, pemerintahan, infrastruktur, dan sosial budaya.
Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dinilai tak jauh berbeda dengan Badan Pengarah Papua yang dibentuk di zaman presiden sebelumnya, Joko Widodo.
Uskup Timika Bernardus Bofitwos Baru menyatakan pembentukan lembaga-lembaga itu tidak membuahkan hasil nyata bagi penyelesaian konflik di Papua. Menurut pengamatannya, keberadaan lembaga buatan pemerintah itu justru menambah rentetan kasus krisis kemanusiaan dan alam di Tanah Papua.
“Pengungsian tambah banyak, hutan makin banyak dibabat, deforestasi makin bertambah,” kata Bernardus ketika dihubungi pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022 Amiruddin Al Rahab berpendapat serupa. Langkah pemerintah dengan membentuk lembaga baru sebagai penyelesaian konflik di Papua tak menyentuh akar persoalan.
Menurut dia, lembaga-lembaga baru yang dibentuk Prabowo itu hanya memperpanjang urusan birokrasi. Padahal, kata dia, langgengnya konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok pro kemerdekaan terjadi lantaran kesalahan pemerintah membaca situasi di lapangan.
Pemerintah, dari masa ke masa, selalu memandang 60 tahun konflik Papua sebagai gangguan keamanan. Amiruddin berujar pemerintah seharusnya mengubah cara pandang itu agar menemukan jalan keluar penyelesaian konflik.
“Padahal yang terjadi di Papua itu problem politik,” ucap eks komisioner Komnas HAM yang mengurusi penegakan hak asasi manusia tersebut.
Pengerahan pasukan tentara yang tak berkesudahan membuat kelompok pro kemerdekaan Papua terus melawan. Akibatnya, pembangunan di Bumi Cenderawasih muskil terjadi.
“Pembangunan itu tidak akan ada nilai atau maknanya, jika senjata masih digunakan untuk mengekspresikan politik,” ucapnya.
Profesor Riset pada Pusat Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional Cahyo Pamungkas mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya mengedepankan dialog untuk penyelesaian konflik di Papua. Dialog itu bertujuan untuk mencari solusi secara damai yang tidak merugikan tiap-tiap pihak.
“Prabowo dan Gibran juga harus mengurusi pengungsi-pengungsi akibat konflik, juga memperbaiki pelayanan publik di daerah rawan. Termasuk menyelesaikan konflik yang terjadi akibat proyek strategis nasional,” kata Cahyo.
Soal Insiden di Tanah Abang, Polisi: Penembakan, Bukan Pengeroyokan
Penembakan di Tanah Abang berawal dari bentrokan dua kelompok
29 Oktober 2025
POLRES Jakarta Pusat mengungkapkan perkembangan terbaru terkait dengan insiden yang terjadi di sebuah lahan kosong di Jalan KH Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Diketahui ketika itu diduga sedang terjadi keributan.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Roby Saputra menjelaskan mulanya sempat terjadi cekcok antara dua kelompok di lokasi tersebut. “Betul (keributan) kelompok sama kelompok,” ujar Roby, Selasa, 28 Oktober 2025.
Keributan itu kemudian berujung dengan aksi penembakan. Meski begitu, Roby memastikan tidak terjadi pengeroyokan dalam peristiwa tersebut. “Bukan dikeroyok, lukanya diduga luka tembak di belakang di punggung,” kata Roby.
Roby mengatakan, polisi masih memburu pelaku penembakan. “(Juga) masih menyelidiki pemicu keributan yang bisa saja memicu banyak korban,” kata Roby dalam keterangan tertulisnya.
Kepolisian sejauh ini telah memeriksa total 40 orang saksi terkait kasus penembakan tersebut. Polisi juga menyita sebuah senapan angin, tiga alat pukul, dan total 20 senjata tajam dari lokasi penembakan.
Berdasarkan pantauan Tempo, terlihat lahan tempat terjadinya aksi penembakan dipasangi garis polisi. Tampak pula mobil dari tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Mabes Polri di lokasi kejadian tersebut hingga sore hari.
Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro sebelumnya mengungkapkan, selain penembakan diduga korban juga dikeroyok dalam peristiwa tersebut. “Dugaan pengeroyokan dan penganiayaan dengan korban seorang laki-laki berinisial WA,” ucap Susatyo.
Menurut Susatyo, insiden tersebut pada pagi hari sekitar jam 07.28 WIB. Sementara itu, petugas baru tiba pukul 9.47 WIB di saat situasi sudah kondusif dan korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis.
Susatyo mengungkapkan, saat pemeriksaan awal belum ada saksi yang bisa memberikan keterangan jelas mengenai kronologi serta identitas pelaku. Polisi masih melakukan pendalaman dan olah tempat kejadian perkara lanjutan.
Menurut Susatyo, penyidik juga masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. “Kami sedang mengidentifikasi pelaku serta menelusuri apakah kasus ini terkait konflik pribadi atau motif lain,” ujar dia.
Sebagian Benar: Klaim KKB Minta Susi Pudjiastuti Tarik TNI Non-Organik dari Papua
Permintaan dari KKB tersebut memang pernah terjadi, namun pada Mei 2023, bukan November 2025
8 Desember 2025
KONTEN yang mengklaim anggota Kelompok Kriminal Bersenjata mendesak Susi Pudjiastuti menarik pasukan TNI non-organik dari Papua beredar di Facebook [arsip] pada 23 November 2025.
Unggahan itu menampilkan poster Susi bersama dua pria berseragam hijau. Narasi dalam poster menyebut adanya rekaman suara viral dari Karel Phil Era. Dalam rekaman itu, Karel meminta bekas Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menarik personel TNI non-organik. Pesan itu disebut sebagai upaya KKB membuka ruang dialog dengan pemerintah.
Benarkah KKB, melalui Karel Phil Era, meminta Susi mendorong penarikan pasukan TNI dari Papua pada November 2025?
PEMERIKSAAN FAKTA
Tempo memverifikasi klaim itu melalui situs-situs kredibel dan analisis visual. Hasilnya, permintaan dari KKB tersebut memang pernah terjadi, namun pada Mei 2023, bukan November 2025.
Komunikasi antara pemilik maskapai Susi Air dengan Karel Phil Erari pernah diulas sejumlah media, termasuk Tempo edisi 6 Mei 2023. Phil merupakan tokoh gereja di Papua yang menjembatani komunikasi antara Susi dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Konteks percakapan itu muncul setelah OPM membakar pesawat dan menculik pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens. Susi menumpahkan amarahnya lantaran OPM tak kunjung melepas Philip dan justru menembak prajurit TNI dalam misi penyelamatan.
Pembicaraan bermula dari tuntutan OPM agar pemerintah menarik seluruh pasukan non-organik dari Papua. Phil menyatakan bakal melibatkan pimpinan Gereja Injili di Indonesia (GIDI) di pedalaman Papua untuk membebaskan Philip. Tujuannya agar persoalan tak berlarut dan pasukan TNI dapat ditarik.
Namun, Susi menegaskan pasukan TNI bersiaga di Papua untuk menunggu perintah evakuasi sipil. “Bukan untuk menyerang KKB. Jadi Tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau Tim Cartenz sudah jadi negosiasi. Tapi kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah Pak Phil!” ujar Susi dengan nada tinggi dalam rekaman yang diperoleh Tempo pada Jumat, 5 Mei 2023.
Susi menyesalkan tindakan OPM yang membunuh anggota TNI, padahal permintaan mediasi damai datang dari kubu separatis itu. Ia menilai tewasnya prajurit TNI bakal mempersulit negosiasi damai.
Di sisi lain, hasil verifikasi terhadap foto pria yang dicitrakan sebagai anggota KKB menunjukkan gambar itu adalah produk akal imitasi. Analisis manual menyingkap sejumlah kejanggalan, seperti busur panah tak utuh pada pria di sisi kanan serta wajah orang-orang di latar belakang yang buram.
Analisis menggunakan Zhuque AI Detection Assistant menunjukkan probabilitas 43,37 persen konten itu memuat elemen akal imitasi. Temuan serupa diperoleh dari alat Was It AI yang menyimpulkan gambar tersebut sebagai produk akal imitasi.
KESIMPULAN
Berdasarkan verifikasi, Tempo menyimpulkan klaim bahwa KKB meminta Susi Pudjiastuti mendesak penarikan pasukan TNI non-organik dari Papua adalah sebagian benar. Peristiwa tersebut faktanya terjadi pada 2023, bukan 2025.
3 Tentara Thailand Tewas dalam Bentrokan Terbaru dengan Kamboja
Kamboja melaporkan kematian 9 warga sipil setelah kembali terlibat dalam bentrokan dengan Thailand
9 Desember 2025
SETIDAKNYA tiga tentara Thailand tewas di tengah bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung dengan negara tetangganya, Kamboja, menurut laporan pada Selasa 9 Desember 2025 seperti dilansir Anadolu.
Bentrokan terbaru dimulai Senin pagi, yang menewaskan setidaknya sembilan warga sipil dan melukai 20 orang lainnya di Kamboja di tengah serangan udara oleh jet F-16 Thailand.
Tentara Thailand mengonfirmasi bahwa tiga tentara tewas dan 29 lainnya luka-luka dalam bentrokan perbatasan yang sedang berlangsung dengan pasukan Kamboja sejak 7 Desember, lapor media berita Thai Enquirer.
Serangan udara berlanjut pada Selasa ketika tentara Kerajaan Thailand menuduh pasukan Kamboja menembakkan peluru artileri ke rumah-rumah warga sipil di daerah Ban Khok Thahan pada Senin malam, yang merusak dua rumah.
Namun, Phnom Penh balik menuduh pasukan Thailand melakukan “operasi militer agresif oleh pasukan Thailand di wilayah Kamboja”.
Hubungan kedua negara tetangga di Asia Tenggara ini telah memburuk sejak Juli akibat sengketa perbatasan, yang mengakibatkan bentrokan mematikan.
Namun, kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata dan kesepakatan damai yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada 26 Oktober di hadapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Thailand menangguhkan penerapan pakta gencatan senjata bulan lalu, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai salah satu tentaranya.
Pada Senin, Trump mendesak kedua negara untuk sepenuhnya menghormati komitmen gencatan senjata mereka guna mengakhiri konflik.
Anwar juga mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri.
Desakan PM Kamboja
Perdana Menteri Kamboja Hun Manet mendesak Thailand pada Senin untuk menyelesaikan sengketa perbatasan kedua negara secara damai.
“Jika Thailand benar-benar mencintai perdamaian dan menghargai tanahnya sebagaimana Kamboja, maka pemerintah dan militer Thailand harus mematuhi penyelesaian damai masalah perbatasan menggunakan mekanisme yang disepakati dan saat ini sedang dilaksanakan oleh kedua belah pihak,” ujarnya, menurut kantor berita pemerintah Agence Kampuchea Presse seperti dikutip Anadolu.
Pernyataan tersebut muncul menyusul bentrokan setelah Thailand menuduh Kamboja melakukan serangan perbatasan yang menewaskan satu tentara Thailand dan melukai empat lainnya.
“Saya sangat berharap pihak Thailand, yang selalu menyatakan dirinya sebagai negara yang cinta damai dan menghormati hukum internasional, akan terus menggunakan cara-cara damai dan sah dalam melakukan survei dan penetapan batas wilayah untuk menentukan kedaulatan masing-masing negara,” ujarnya.
Hun Manet juga mengatakan bahwa ini adalah “Cara paling sederhana, paling transparan, dan paling adil, karena Kamboja tidak berniat melanggar kedaulatan sah negara tetangga mana pun. Apa pun hasil surveinya, Kamboja akan menghormatinya. Saya berharap Thailand memiliki ketulusan untuk melakukan hal yang sama.”
Secara terpisah pada Senin, Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand berjanji untuk melumpuhkan kemampuan militer Kamboja.
“Tujuan tentara adalah melumpuhkan kemampuan militer Kamboja untuk waktu yang lama, demi keselamatan anak cucu kita,” kata Jenderal Chaiyapruek Duangprapat, menurut The Nation.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul juga mengatakan bahwa “Mulai sekarang, tidak akan ada negosiasi apa pun. Jika pertempuran ingin dihentikan, Kamboja harus mengikuti langkah yang ditetapkan oleh Thailand.”
Tak Ada Ruang Diplomasi
Berbicara kepada Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mengatakan Kamboja “belum siap” untuk negosiasi damai.
“Mereka mengatakan siap di satu sisi, tetapi tindakan mereka di lapangan justru sebaliknya,” ujarnya.
“Diplomasi akan berhasil ketika situasi memungkinkan diplomasi,” ujarnya. “Saya mohon maaf untuk mengatakan bahwa saat ini kami tidak memiliki ruang itu.”
Meskipun permusuhan dan operasi militer yang sedang berlangsung menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, Phuangketkeow menambahkan bahwa, “Kami ingin pihak Kamboja menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghentikan apa yang mereka lakukan – dan kemudian, tentu saja, kami dapat mempertimbangkan prospek diplomasi dan negosiasi.”
Ribuan Polisi Amankan Demo Gerakan Buruh Bersama Rakyat Hari Ini
Gerakan Buruh Bersama Rakyat menggelar demo di selatan Monas hari ini
10 Desember 2025
KEPOLISIAN Resor Metro Jakarta Pusat turun langsung untuk mengawal unjuk rasa yang digelar oleh Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Demonstrasi tersebut akan digelar pada hari ini di area sekitar Silang Selatan Monas.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro menyatakan, ribuan personel akan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. “Silang Selatan Monas, ada 2.921 personel,” ucap Susatyo pada Rabu, 10 Desember 2025.
Susatyo menegaskan, upaya pengamanan akan dijalankan secara humanis dan mengedepankan pendekatan lewat dialog. Dia memastikan, seluruh upaya pengamanan akan dilakukan secara persuasif.
Meski begitu, Susatyo juga mengimbau agar seluruh peserta demo dapat bersikap kooperatif dan kondusif. “Hindari tindakan seperti membakar ban, menutup jalan, atau merusak fasilitas umum,” ucap Susatyo dalam keterangan tertulisnya.
Susatyo juga mengingatkan orator demo untuk tidak memprovokasi massa untuk bertindak berlebihan. “Silakan berorasi dengan tertib. Jangan memprovokasi, jangan melawan petugas,” ujar Susatyo.
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Ruslan Basuki mengungkapkan, ada titik unjuk rasa lain di depan gedung DPR/MPR. “(Diterjunkan) 1.704 personel cluster DPR,” kata Ruslan dalam keterangan tertulisnya.
Jejak Pelaku Perencana Rusuh Jakarta
Patroli siber polisi mendeteksi ada kelompok masyarakat yang ingin melakukan tindakan anarkistis dan kerusuhan di Jakarta
15 Desember 2025
Ringkasan Berita
- Polisi menetapkan tiga pemilik akun media sosial sebagai tersangka perencanaan kerusuhan dalam demonstrasi di Jakarta.
- Tiga tersangka itu diduga merencanakan kerusuhan dalam demonstrasi Hari HAM Sedunia di Jakarta, dari teror hingga ancaman kekerasan dan ajakan berbuat rusuh.
- Polisi mengidentifikasi akun lain yang menyiapkan kerusuhan dengan cara mengunggah tutorial pembuatan bom pipa hingga rencana penyerangan ke kantor polisi dan menjebak polisi.
KEPOLISIAN Daerah Metropolitan Jakarta Raya menetapkan tiga pemilik akun media sosial sebagai tersangka penghasutan sekaligus perencanaan kerusuhan dalam demonstrasi Hari Hak Asasi Manusia Sedunia di Jakarta pada 10 Desember 2025. Selain diduga menyebarkan teror dan provokasi kerusuhan di media sosial, para tersangka juga diduga mempersiapkan bom molotov untuk digunakan dalam kerusuhan.
Penangkapan ketiga tersangka itu hasil dari patroli siber. Dalam patroli itu, polisi menemukan sejumlah akun yang diduga merencanakan kerusuhan dalam demonstrasi Hari HAM, dari teror hingga ancaman kekerasan dan ajakan berbuat rusuh.
Tiga tersangka itu ditangkap di lokasi yang berbeda, yaitu Jakarta Pusat, Bekasi, dan Bandung. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk enam buah bom molotov yang hampir jadi.
Menurut polisi, dua dari tiga tersangka dipastikan merupakan satu komplotan yang pertama kali bertemu pada September 2025. Mereka kemudian merencanakan kerusuhan dan berkomunikasi melalui aplikasi Session.
Dalam aplikasi tersebut, polisi menemukan sebuah grup percakapan bernama “A-JKT” yang membahas rencana tindakan anarkistis dalam demonstrasi pada 10 Desember 2025. Huruf “A” dalam grup itu ditengarai merupakan singkatan dari Anarko.
Polisi mengidentifikasi sejumlah akun lain yang diduga terafiliasi dengan jaringan ini. Berbagai akun itu diduga menyiapkan kerusuhan dengan cara mengunggah tutorial pembuatan bom pipa hingga rencana menyerang kantor polisi dan menjebak polisi ke tempat yang sudah dipersiapkan.
Kini polisi tengah menelusuri kelompok induk lain yang diduga terkait dengan grup A-JKT.
Untuk mengetahui penyebab di balik merebaknya sejumlah kelompok masyarakat yang ingin melakukan tindakan anarkistis dan teror, wartawan kami, Oyuk Ivani Siagian, menulisnya dalam artikel bertajuk “Sebab Munculnya Kelompok Teror di Media Sosial”. ●
Keliru: Video TNI Menyelidiki Illegal Logging Penyebab Banjir Sumatera
Video-video yang beredar dibuat dengan akal imitasi (AI)
15 Desember 2025
TIGA video yang mengklaim TNI menyelidiki pembalakan liar (illegal logging) penyebab bencana di Sumatera beredar di TikTok (melalui akun satu, akun dua, dan akun tiga) dan di Facebook [arsip] pada awal Desember 2025.
Dua dari video tersebut memperlihatkan tiga prajurit menaiki perahu karet. Salah satu prajurit menyatakan akan mengusut tuntas pembabatan hutan ilegal yang disinyalir menyebabkan banjir di Sumatera. Sementara itu, dua video lainnya menampilkan TNI membongkar pembalakan hutan yang dibekingi oleh anggota polisi.
Namun, benarkah video-video tersebut terkait dengan aktivitas TNI mengungkap illegal logging di Sumatera?
PEMERIKSAAN FAKTA
Tempo memverifikasi konten itu menggunakan analisis visual, alat deteksi AI, dan melibatkan pakar kecerdasan buatan. Hasilnya, video tersebut dibuat dengan akal imitasi (AI).
Verifikasi Video
Video 1
Tempo menemukan serangkaian kejanggalan pada video pertama melalui analisis manual. Kejanggalan tersebut meliputi bentuk rompi dan badge lengan yang berubah-ubah, jari tangan yang seolah terputus saat tangan bergerak, hingga permukaan air yang tetap tenang ketika perahu karet melintasinya. Indikasi semacam ini lazim terdeteksi pada konten yang dihasilkan akal imitasi.
Analisis menggunakan alat deteksi akal imitasi, Was It AI dan AI or NOT, mengukuhkan temuan tersebut. Kedua alat menyimpulkan konten itu memuat elemen akal imitasi dengan probabilitas 98 sampai 99 persen.
Senada dengan itu, analisis alat Hive Moderation menunjukkan probabilitas 99,4 persen video itu mengandung elemen akal imitasi. Bahkan, analisis audio melalui Hiya Deepfake Voice Detector memperlihatkan 97 persen suara dalam video tersebut tercipta dari akal imitasi generatif.
Video 2
Hasil analisis manual pada video kedua juga memperlihatkan kejanggalan yakni bagian tangan yang terputus dengan lengan. Video juga memiliki tanda air di bagian bawah kanan sebagai petunjuk bahwa video dibuat dengan AI.
Analisis menggunakan alat deteksi AI, AI or NOT dan Image Whisperer menemukan konten tersebut dibuat dengan AI.
Alat deteksi lainnya, Hive Moderation menunjukkan skor 99,9 persen kemungkinan video itu mengandung elemen AI. Sementara Hiya Deepfake Voice Detector menyatakan 99 persen audio dibuat dengan AI generatif.
Video 3
Video ketiga juga menunjukkan kejanggalan serupa, yakni bagian tangan yang terpotong. Selain itu, anggota polisi yang muncul dalam video itu menggunakan topi dan ikat pinggang putih yang merupakan seragam khas polisi lalu lintas.
Alat deteksi AI, AI or NOT dan Image Whisperer menyatakan konten itu dibuat menggunakan AI. Alat lainnya, Hive Moderation menyimpulkan kemungkinan video itu menggunakan AI adalah 99,9 persen. Kemudian Hiya Deepfake Voice Detector menyatakan tingkat 92 persen audio itu dibuat dengan AI generatif.
Analisa Deepfakes Analysis Unit (DAU) dari Trusted Information Alliance, aliansi lintas organisasi media dan industri di India, juga menyebutkan bahwa ketiga video tersebut hasil buatan akal imitasi. Kesimpulan itu mereka peroleh setelah menganalisisnya menggunakan sejumlah alat deteksi akal imitasi, yakni Was It AI, Image Whisperer, dan AI or Not. Dua alat lain, Hive AI image+deepfake classifier dan Google SynthID, menghasilkan temuan senada.
Analisis manual Deepfakes Analysis Unit menunjukkan wajah ketiga prajurit TNI dalam video itu memiliki kemiripan signifikan, terutama pada tulang pipi, garis hidung, dan rahang bawah. “Semua temuan ini menunjukkan bahwa video itu tidak asli,” tulis analis DAU kepada Tempo pada Jumat, 12 Desember 2025.
Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan video tersebut merupakan konten akal imitasi. Ia mengimbau masyarakat mengakses informasi TNI hanya melalui saluran resmi.
Menurut Freddy, TNI saat ini fokus menangani bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain. TNI bekerja menyelamatkan korban, mempercepat distribusi logistik, serta memulihkan fasilitas dan layanan publik seperti listrik, komunikasi, dan air bersih.
KESIMPULAN
Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan video yang beredar memperlihatkan tiga prajurit TNI yang menyelidiki penggundulan hutan melalui penebangan liar di Sumatra adalah klaim keliru.
AMAN Catat 135 Kasus Perampasan Wilayah Adat Sepanjang 2025
AMAN menyatakan negara belum menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat
19 Desember 2025
ALIANSI Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merekam peningkatan perampasan wilayah adat, kriminalisasi, dan kekerasan, di tengah minimnya pengakuan serta perlindungan negara terhadap hak-hak masyarakat adat. Data tersebut terekam dalam Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025.
Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi menilai negara belum menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat adat. “Sayangnya pemerintah masih menyangkal dengan apa yang terjadi, bahkan para ujung tombak penjaga hutan menjadi korban kriminalisasi,” kata Rukka dalam laporan tahunan AMAN, Jakarta, Jumat, 19 Desember 2025.
Sepanjang 2025, AMAN mencatat 135 kasus perampasan wilayah adat yang berdampak pada 109 komunitas masyarakat adat. Luas wilayah yang dirampas mencapai sekitar 3,8 juta hektare. Selain kehilangan ruang hidup, sedikitnya 162 orang dari komunitas masyarakat adat tercatat menjadi korban kriminalisasi dan kekerasan.
Deputi I Sekjen AMAN Eustobio Rero Renggi mengatakan sektor lahan yang dirampas dari 3,8 juta hektar itu terbanyak pada wilayah proyek perkebunan dan pertambangan. Selain kedua sektor itu, ada sektor proyek energi, pariwisata, infrastruktur, pertanian dan konsesi kehutanan,
“Sektor masyarakat adat dengan proyek perkebunan sebanyak 1,9 juta hektare dan proyek pertambangan sebanyak 1 juta hektare,” kata dia.
AMAN juga menyoroti arah kebijakan pemerintahan yang dinilai berpotensi memperluas konflik di wilayah adat. Salah satu kebijakan yang disorot adalah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang melibatkan aparat keamanan.
Kebijakan tersebut mengandung kecenderungan militerisasi dan menempatkan masyarakat adat sebagai objek pengendalian, sehingga berisiko memicu represi atas nama ketertiban dan pembangunan.
Konflik agraria di wilayah adat, menurut AMAN, dipicu cara pandang negara yang menganggap wilayah adat sebagai tanah negara. Dari sekitar 33,6 juta hektare wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif oleh masyarakat adat, sekitar 26,2 juta hektare berada di dalam kawasan hutan, sementara 7,3 juta hektare lainnya beririsan dengan berbagai konsesi.
Namun hingga kini, pengakuan negara masih terbatas, yakni sekitar 6,37 juta hektare yang diakui melalui produk hukum daerah dan sekitar 345 ribu hektare yang ditetapkan sebagai hutan adat.
Padahal dalam skala global, posisi masyarakat adat justru semakin diakui. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP30 di Belém, Brasil, menempatkan masyarakat adat sebagai aktor penting dalam agenda iklim dunia. Pemerintah Indonesia juga kerap menyampaikan pengakuan serupa di berbagai forum internasional.
Berbagai proyek yang diklaim sebagai solusi iklim justru dinilai mengancam masyarakat adat. Proyek-proyek tersebut, menurut AMAN, kerap dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Sejumlah proyek yang menjadi perhatian seperti panas bumi di Poco Leok, Nusa Tenggara Timur, bioenergi di Merauke, Papua, pembangunan bendungan di Kalimantan Utara, serta Waduk Lambo di Nagekeo, NTT.
Dalam COP30, pemerintah Indonesia juga menyampaikan target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029 sebagai bagian dari strategi mitigasi deforestasi. AMAN menyambut target tersebut, namun menilai angka itu masih jauh dari potensi yang ada.
“Angka 1,4 juta hektare yang ditargetkan dicapai pada 2029 itu harus dimaknai sebagai angka dinamis, mengingat potensi hutan adat yang besar dan inisiatif kebijakan daerah yang terus menerus bertambah,” ujar Rukka.
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat juga stagnan meski satu dekade masuk Program Legislasi Nasional, hingga akhir 2025 RUU tersebut belum juga disahkan DPR, meskipun kembali masuk Prolegnas 2026. Ketiadaan payung hukum nasional memperparah diskriminasi struktural dan membuka ruang perampasan wilayah adat secara berulang.
“DPR dan Pemerintah harus segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat,” kata Rukka. Ia menilai pengesahan RUU tersebut menjadi bukti kepatuhan negara terhadap konstitusi sekaligus jawaban atas tudingan pengabaian terhadap hak-hak tradisional masyarakat adat, terutama hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam.
AMAN menegaskan, tanpa payung hukum nasional, pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat akan terus berhenti pada tataran retorika. Catatan Akhir Tahun 2025, menurut AMAN, menunjukkan Masyarakat Adat terus bertahan di tengah krisis berlapis, sementara negara dinilai belum sepenuhnya hadir untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka.
Aktivis Gen Z Tewas Ditembak, Bangladesh Rusuh Lagi
Tewasnya Sharif Osman Hadi, tokoh muda pemberontakan 2024, memicu aksi kekerasan di Dhaka dan kota-kota lain di Bangladesh pada Jumat
19 Desember 2025
BANGLADESH dilanda kerusuhan pada Jumat, 18 Desember 2025, setelah tewasnya aktivis mahasiswa, Sharif Osman Hadi. Ia tewas sehari sebelumnya setelah ditembak orang tak dikenal di Dakha.
Hadi adalah pemimpin demonstrasi besar pada 2024 yang berhasil menumbangkan pemerintahan Sheikh Hasina. Tewasnya Hadi memicu kerusuhan di seluruh ibu kota dan kota-kota lain, yang memaksa pasukan keamanan dikerahkan di seluruh negeri menjelang pemilihan nasional pada Februari mendatang.
Menurut CNA, kekerasan tersebut terjadi setelah kematian Hadi, juru bicara Inquilab Mancha yang berusia 32 tahun. Inquilab Mancha merupakan sebuah platform protes yang dipimpin mahasiswa yang memainkan peran kunci dalam pemberontakan tahun lalu yang menggulingkan mantan perdana menteri Sheikh Hasina.
Hadi berencana mengikuti pemilihan parlemen mendatang dan dikenal luas sebagai kritikus vokal India, tempat Hasina berlindung sejak melarikan diri dari Bangladesh pada Agustus 2024. Hadi ditembak oleh penyerang bertopeng di Dhaka pada awal bulan ini.
Menurut pihak berwenang, ia pertama kali dirawat di rumah sakit setempat sebelum diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan medis lanjutan. Meskipun mendapat perawatan darurat, ia meninggal setelah beberapa hari menggunakan alat bantu pernapasan.
Ribuan demonstran membanjiri jalanan Dhaka setelah berita kematian Hadi tersiar pada Jumat pagi, menuntut penangkapan para pembunuhnya. Demonstrasi dengan cepat berubah menjadi kekerasan, dengan para demonstran menyerang gedung-gedung politik, lembaga budaya, dan kantor media.
Kantor harian berbahasa Bengali terbesar di negara itu, Prothom Alo, serta harian berbahasa Inggris, Daily Star, dirusak dan dibakar. Petugas pemadam kebakaran berjuang memadamkan api di gedung Daily Star dan menyelamatkan para jurnalis yang terjebak di dalam, sementara pasukan mengamankan area tersebut. Setidaknya tiga kasus pembakaran dilaporkan di ibu kota, menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertahanan Sipil.
Dilansir dari CNA, para jurnalis di dalam gedung yang terbakar menggambarkan kepanikan saat asap memenuhi kantor-kantor, sementara para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan yang menyebut nama Hadi. Pihak berwenang kemudian mengatakan api berhasil dikendalikan pada dini hari, meskipun puluhan staf awalnya terjebak di dalam.
Kekerasan menyebar ke luar Dhaka. Para pengunjuk rasa memblokade jalan raya di beberapa distrik, termasuk jalan utama yang menghubungkan ibu kota ke Mymensingh. Di Chittagong, para demonstran menyerang kediaman seorang mantan menteri dan menargetkan Chhayanaut, sebuah tempat yang didedikasikan untuk pusat budaya Bengali. Kantor Asisten Komisi Tinggi India di Chittagong juga diserang, yang mencerminkan meningkatnya sentimen anti-India sejak Hasina melarikan diri ke New Delhi.
Menurut Al Jazeera, unit polisi dan paramiliter meningkatkan patroli di seluruh Dhaka dan kota-kota besar lain. Mereka menyebar menjelang salat Jumat di tengah kekhawatiran akan kerusuhan lanjutan. Meskipun jalanan sebagian besar tenang pada pagi hari, warga mengatakan ketegangan tetap tinggi di beberapa lingkungan.
Pemerintahan sementara, yang dipimpin oleh peraih Hadiah Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, mengonfirmasi kematian Hadi dan menyerukan ketenangan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Yunus menggambarkan kematian Hadi sebagai “kehilangan yang tak tergantikan bagi bangsa” dan memperingatkan bahwa kekerasan yang berkelanjutan dapat merusak kredibilitas pemilu yang akan datang.
Pemerintah mengumumkan doa khusus di seluruh negeri dan menyatakan hari Sabtu sebagai hari berkabung, dengan memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang.
Polisi Bangladesh telah melancarkan perburuan terhadap para penembak Hadi, merilis foto dua tersangka, dan menawarkan hadiah 5 juta taka untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka. Yunus mengatakan penembakan itu merupakan serangan yang direncanakan oleh jaringan kuat yang berupaya menggagalkan pemilu.
Kerusuhan tersebut telah menghidupkan kembali kenangan menyakitkan tentang penindakan mematikan tahun lalu terhadap para demonstran mahasiswa di bawah pemerintahan Hasina. Pada November, Hasina dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait dengan penindasan pemberontakan, yang akhirnya memaksanya turun dari kekuasaan. Ratusan keluarga yang kehilangan kerabat selama protes terus menuntut keadilan.
Suara Ibu Protes Penanganan Bencana, Kibarkan Bendera Putih
Unjuk rasa Suara Ibu akan berlangsung di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Senin, 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu
21 Desember 2025
GERAKAN perempuan yang bergabung dalam Suara Ibu Yogyakarta bersiap menggelar unjuk rasa memprotes pemerintah yang tidak segera menetapkan status bencana nasional karena banjir di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera.
Demonstrasi akan berlangsung di Bundaran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada Senin, 22 Desember, bertepatan dengan Hari Ibu sebagai penanda Kongres Perempuan Indonesia. Dalam sejarahnya, Kongres Perempuan Indonesia perdana berlangsung pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang memperjuangkan hak perempuan.
Suara Ibu berencana mengibarkan bendera putih dan berbagai atribut berkelir putih dalam aksi demo para perempuan dari beragam latar belakang. Dalam poster bertuliskan “Kenduri” dan “Doa” untuk Indonesia yang mereka edarkan, mereka menyertakan gambar orang mengibarkan bendera putih. “Simbol frustrasi dan kemarahan terhadap pemerintah,” kata relawan Suara Ibu Yogyakarta, Gernata Titi kepada Tempo, Ahad, 21 Desember 2025.
Gerakan ini mengajak semua orang untuk bergabung dalam demonstrasi dengan membawa bendera putih, pakaian maupun aksesoris berkelir putih, dan membawa panci. Pengibaran bendera putih ini bentuk solidaritas terhadap warga Aceh yang kecewa dengan pemerintah dalam penanganan bencana.
Warga Aceh mengibarkan bendera putih selama tiga pekan pasca-banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi Sumatera: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bagi masyarakat Aceh, bendera putih itu simbol mereka telah menyerah menghadapi banjir.
Suara Ibu Yogyakarta merupakan gerakan perempuan yang siapa pun bisa bergabung tanpa syarat keanggotaan. Pesertanya membawa berbagai perkakas dapur dan serentak membunyikannya sebagai simbol menyuarakan protes termasuk terhadap program makan bergizi gratis (MBG).
Mereka aktif memprotes berbagai kebijakan pemerintah yang merugikan kepentingan publik. Mereka pernah menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI yang mengembalikan dwifungsi militer. Mereka juga mendesak pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG.
Menurut relawan lainnya dari Suara Ibu Yogyakarta, Rika Iffati, politik efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran membawa dampak berlapis, salah satunya melalui proyek MBG. Proyek itu berimbas terhadap pemotongan anggaran, termasuk penanganan bencana. Anggaran penanganan bencana untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turun. Sebelum efisiensi, jumlah anggaran BNPB sebesar Rp 1,4 triliun dan saat ini tak sampai Rp 500 miliar. Anggaran BMKG dipotong separuhnya. “Jumlah itu sangat tidak memadai untuk Indonesia yang semakin rentan bencana,” kata dia.
Pemotongan anggaran berimbas pada lambannya penanganan bencana. Terdapat seribu lebih orang meninggal dan lebih dari 500 orang mengungsi. Pemerintah, kata Rika, terkesan menyepelekan skala dan dampak bencana karena enggan menetapkan status bencana nasional. Selain itu, pemerintah lalai mencegah kerusakan lingkungan, gagal menjamin keselamatan dan kesejahteraan warga.
Rika menyebutkan bencana itu bukan semata peristiwa alam, melainkan akumulasi praktik perusakan hutan dan deforestasi yang masif. Alih fungsi lahan untuk kepentingan industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan tambang merusak fungsi ekologis hutan sebagai penyangga air dan pengendali banjir.
Pemerintah, menurut mereka, seharusnya segera menetapkan status bencana nasional dan menindak tegas pelaku kejahatan ekologis yang berkontribusi merusak lingkungan. Selain itu, mereka menuntut pemerintah melakukan moratorium MBG dan mengalihkan APBN untuk penanganan bencana. “Kami mendesak pemerintah memperhatikan kelompok rentan terdampak bencana, khususnya perempuan, anak, orang-orang dengan disabilitas, dan warga lanjut usia,” kata dia.
Keliru: Video TNI dan Gajah Selamatkan Harimau di Tengah Banjir Sumatera
Jumat, 19 Desember 2025
DUA konten memperlihatkan penyelamatan harimau Sumatera yang dilakukan oleh anggota TNI dan seekor gajah saat banjir Sumatera, beredar di TikTok [arsip], Facebook, dan Instagram pada pekan kedua Desember 2025.
Pada unggahan pertama, dua personel TNI tampak menggendong anak harimau di wilayah terdampak banjir. Adapun rekaman kedua menunjukkan seekor gajah yang tengah menolong harimau Sumatera dari arus sungai yang deras. Narasi dalam kedua konten tersebut mengklaim bahwa peristiwa terjadi di tengah banjir Sumatera pada akhir November 2025.
Namun, benarkah rekaman penyelamatan harimau oleh TNI dan seekor gajah saat bencana Sumatera itu asli?
PEMERIKSAAN FAKTA
Tempo memverifikasi video-video itu dengan pengamatan visual, pemindaian menggunakan aplikasi pendeteksi konten akal imitasi (AI) dan membandingkan narasinya dengan informasi dari sumber kredibel. Hasilnya, video-video tersebut hasil buatan AI.
Klaim 1: TNI Selamatkan Harimau Sumatera
Video pertama memperlihatkan dua anggota TNI berpakaian loreng menggendong seekor anak harimau Sumatera. Analisis manual menemukan kejanggalan.
Kejanggalan pertama terlihat dari tampilan wajah salah seorang anggota TNI yang buram. Saat dia berteriak, gerak mulutnya juga tidak sama dengan kalimat yang diucapkan.
Sedangkan pada citra harimau, terlihat kakinya juga hanya ada tiga dan tidak memiliki ekor. Ketidakkonsistenan seperti ini lazim muncul pada video yang dibuat dengan mesin akal imitasi AI.
Pengujian menggunakan aplikasi pendeteksi AI, Hive Moderation menghasilkan kemungkinan 99,9 persen menggunakan AI. Demikian juga hasil deteksi AI Illuminarty, kemungkinan penggunaan AI sebesar 22,09 persen.
Klaim 2: Gajah Selamatkan Harimau di Tengah Banjir Sumatera
Pada video kedua, beberapa bagian konten memperlihatkan ketidakwajaran. Belang pada bulu harimau sering buram atau hilang ketika satwa tersebut bergerak.
Alat deteksi Hive Moderation memberikan hasil 93,7 persen kemungkinan visual dibuat menggunakan AI. Deteksi dengan Zhuque menyatakan 32,32 persen kemungkinan video itu mengandung elemen AI. Sedangkan Wasit AI dengan meyakinkan menyatakan video tersebut dibuat oleh AI.
Bencana Banjir Sumatera
Berdasarkan berita Tempo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan anomali cuaca menimbulkan siklon tropis Senyar menjadi penyebab bencana banjir di Sumatera, akhir November 2025.
Dikutip dari situs Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) bahwa banjir dan longsor dahsyat yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Ia juga menghantam rumah-rumah satwa kunci Sumatera—gajah, harimau, badak, dan orang utan—yang selama ini bergantung pada jaringan hutan yang kini banyak mengalami kerusakan. Anehnya, sampai kini laporan tentang perjumpaan massal antara satwa dan manusia relatif minim.
Diduga ada beberapa sebab. Pertama, sebagian satwa mungkin tewas di tempat akibat tumbangnya pohon, longsor, atau arus banjir yang kuat sehingga tidak ada siklus “migrasi” ke kawasan manusia yang terlihat. Kedua, banyak satwa memindahkan diri ke sisa-sisa kantong habitat yang masih relatif aman tempat yang sulit diakses manusia dan tim penyelamat sehingga pengamatan lapangan belum menjumpai mereka.
Ketiga, beberapa populasi mungkin terfragmentasi dan terisolasi, membuat deteksi menjadi lebih sulit, mereka menyelinap ke vegetasi padat, gua, ceruk lembah, atau pulau kecil hutan yang selamat. Keempat, keterbatasan akses dan fokus respons kemanusiaan berarti survei satwa secara sistematis belum prioritas, sehingga data awal cenderung minim dan belum mewakili situasi ekologis sesungguhnya.
KESIMPULAN
Verifikasi Tempo menyimpulkan bahwa narasi yang mengatakan anggota TNI dan gajah menyelamatkan harimau Sumatera adalah keliru. Pembuatan video-video itu melibatkan mesin AI.