–
Cela Pengiriman Pasukan ke Papua
Pola pendekatan keamanan mengatasi konflik Papua berubah. TNI berada di depan dalam operasi militer
30 Oktober 2025
Ringkasan Berita
Jumlah prajurit TNI non-organik di Papua lebih dari 10 ribu orang.TNI-Polri mengubah pola pendekatan menangani konflik Papua.
Ukuran operasi militer selain perang tidak jelas setelah revisi UU TNI.
PENGERAHAN prajurit Tentara Nasional Indonesia nonorganik makin banyak dalam setahun pemerintahan Prabowo Subianto. Saat ini jumlah personel TNI di berbagai satuan tugas di Papua lebih dari 10 ribu orang.
Mereka bertugas mengatasi konflik di Papua yang berkepanjangan sejak Indonesia membebaskan Papua dari Belanda yang hendak mendirikan negara boneka di sana pada 1961. Konflik bersenjata itu berlanjut meski mayoritas warga Papua memilih bergabung dengan Indonesia lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969.
Eskalasi konflik bersenjata di Papua antara prajurit TNI-Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) makin naik dalam satu tahun terakhir.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua menyebutkan jumlah korban kekerasan di Papua selama periode Januari-Juni 2025 sebanyak 75 orang, baik dari TPNPB-OPM, TNI-Polri, maupun warga sipil. Dari angka itu, sebanyak 50 orang meninggal.
Pemerintah juga mengubah pola pendekatan keamanan dalam menangani konflik di Papua. Dalam satu bulan terakhir, militer berada di depan memimpin berbagai operasi penyerangan terhadap markas TPNPB-OPM, bukan lagi polisi. Dalam pemerintahan sebelumnya, tentara berperan membantu operasi penegakan hukum.
Perubahan pola pendekatan keamanan ini diawali oleh revisi Undang-Undang TNI pada Maret 2025. Hasil revisi itu melonggarkan ketentuan operasi militer selain perang bagi prajurit TNI.
Berbagai cela dan kontroversi legalitas pengerahan pasukan TNI nonorganik serta sejumlah satuan tugas dalam menangani konflik di Papua diulas lebih lengkap dalam artikel “Tentara Semakin di Depan Menangani Konflik Papua“ dan “Berbagai Satgas TNI dalam Konflik Papua“. ●
–
Imbas Bentrok di Sihaporas, FSC Tangguhkan MoU dengan APRIL
Penangguhan hanya dicabut jika ada investigasi ihwal konflik warga Desa Sihaporas dengan TPL, serta bila sudah ada langkah korektif
27 September 2025
DEWAN Pengelolaan Hutan atau Forest Stewardship Council (FSC) menangguhkan nota Kesepahaman (MoU) dengan Asia Pacific Resources International Holdings Ltd (APRIL Group) karena danya dugaan kekerasan yang melibatkan anak usahanya, PT Toba Pulp Lestari (TPL), terhadap komunitas adat di Sumatera Utara.
“Dugaan tersebut, termasuk laporan adanya serangan terhadap anggota komunitas, jika terbukti benar, akan bertentangan dengan tujuan serta komitmen yang tertuang dalam MoU,” begitu bunyi keterangan resmi FSC pada Jumat, 26 September 2025.
Sebagai lembaga nirlaba global yang menetapkan standar pengelolaan hutan, FSC menyatakan akan mencabut penangguhan bila sudah ada investigasi independen untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik, termasuk langkah korektif secara transparan sesuai dengan Kerangka Pemulihan (Remedy Framework). Bila tidak ada perkembangan yang berarti, FSC membuka opsi untuk mengakhiri MoU dengan APRIL.
Kerangka pemulihan itu dirancang bagi perusahaan yang telah menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan hutan. Entitas bermasalah diminta mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, memperbaiki kerusakan, serta mencegah terulangnya kasus serupa.
Dalam pernyataan resmi, FSC menegaskan komitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. “Serta memastikan bahwa proses pemulihan menjunjung tinggi martabat mereka dan menghasilkan solusi yang adil serta efektif,” begitu isi keterangan manajemen.
Pernyataan terbaru FSC berkaitan dengan bentrokan yang kembali pecah antara warga Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan pekerja TPL pada Senin, 22 September 2025. Aktivis Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tano Batak Hengky Manalu mengatakan sekitar 150 pekerja TPL, terdiri dari petugas keamanan dan buruh harian lepas, mendatangi wilayah adat Sihaporas sambil membawa potongan kayu, tameng, dan helm.
Saat itu ada lebih dari 30 orang warga lokal yang berusaha menghadang, namun kedua kubu berujung saling dorong, kemudian ada kekerasan. “Sejumlah warga Sihaporas luka akibat dipukul kayu dan lemparan batu,” kata Hengky.
Menurut Hengky, jumlah pekerja TPL yang mendatangi Desa Sihaporas kemudian bertambah, kemungkinan mencapai seribu orang. Massa masuk ke wilayah desa dan merusak sejumlah bangunan. Posko perjuangan masyarakat adat Sihaporas serta lima gubuk milik petani hangus terbakar, sementara empat rumah warga ikut rusak. “Satu unit mobil bak terbuka dan sepeda motor milik warga hangus terbakar. Banyak properti pribadi penduduk yang rusak,” ujar dia.
Sejauh ini, merujuk pemeriksaan AMAN di lokasi, ada sedikitnya 33 orang terluka, termasuk 18 perempuan dan seorang anak penyandang disabilitas. Mereka terluka di kepala dan mulut akibat pukulan.
Hengky menyebut konflik ini dipicu sengketa lahan. Ketika TPL mengklaim wilayah tersebut sebagai konsesi untuk ditanami eucalyptus, kata dia, warga desa menegaskan lahan itu merupakan tanah adat. Corporate Communication Head PT TPL Salomo Sihotang belakangan membantah tuduhan soal kekerasan ini. “Justru karyawan kami yang dihadang dan diserang sekelompok warga saat ingin bekerja di lokasi kebun,” katanya.
7 Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Gerak Tutup TPL melakukan aksi di depan Kementerian Koordiator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Rabu, 24 November 2021. Aksi tersebut menyampaikan tuntutan agar Kemenko Kemaritiman dan Investasi mencabut izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dari wilayah adat serta menghentikan kriminalisasi kepada masyarakat adat Tano Batak.
–
Aksi Protes Guncang New Delhi, Desak Pemerintah India Atasi Krisis Udara
Ratusan warga New Delhi turun ke jalan dalam aksi protes menuntut pemerintah India mengambil langkah nyata mengatasi polusi udara
11 November 2025
RATUSAN warga berunjuk rasa di sekitar monumen India Gate, New Delhi pada Ahad, 9 November, menuntut tindakan tegas pemerintah atas polusi udara yang setiap tahun menyelimuti ibu kota India. Menurut laporan Al Jazeera, demonstrasi itu digelar di tengah kabut asap tebal yang kembali melanda New Delhi menjelang musim dingin.
Para peserta aksi membawa spanduk bertuliskan tuntutan “udara bersih sekarang”, meneriakkan slogan, dan sebagian memblokir lalu lintas. Polisi kemudian menahan sejumlah orang dengan memasukkan mereka ke dalam bus dan membubarkan kerumunan.
Dikutip dari Times of India, sejumlah perempuan bahkan datang ke lokasi membawa anak-anak mereka dengan nebuliser dan resep medis sebagai simbol krisis udara yang telah menyesakkan kota.
Dalam pernyataan resmi, para pengunjuk rasa menuntut “tindakan segera, akuntabel, dan transparan” dari pemerintah Delhi untuk mengatasi krisis tersebut.
Mereka juga menyerukan pembentukan badan pengawas udara independen, keterbukaan data kualitas udara secara waktu nyata, panduan kesehatan yang jelas saat polusi meningkat, serta akuntabilitas penggunaan dana publik untuk penanganan polusi.
Kualitas Udara di Level Berbahaya
Pada Senin pagi, indeks kualitas udara (AQI) di New Delhi melampaui angka 350, masuk kategori sangat buruk menurut Dewan Pengendalian Polusi Pusat India. Beberapa wilayah bahkan mencatat AQI di atas 400, yang diklasifikasikan sebagai “parah”. Sebagai perbandingan, angka di bawah 100 dianggap baik atau memuaskan.
Berdasarkan data lembaga pemantau kualitas udara berbasis di Swiss, IQAir, India memiliki 6 dari 10 kota paling tercemar di dunia dan 13 dari 20 besar lainnya.
New Delhi menjadi ibu kota paling tercemar di dunia.
Setiap tahun, penurunan kualitas udara dipicu oleh asap dari pembakaran sisa panen di negara bagian sekitar, yang bercampur dengan emisi kendaraan dan industri. Kabut asap itu menyebabkan penyakit pernapasan dan berkontribusi pada ribuan kematian setiap tahun.
Respons Pemerintah Masih Terbatas
Pemerintah Delhi telah memberlakukan sistem darurat bertingkat yang mencakup pembatasan kegiatan konstruksi, larangan generator diesel, dan pembatasan kendaraan saat polusi mencapai tingkat parah.
Pemerintah juga menawarkan subsidi untuk mengendalikan pembakaran sisa tanaman, namun hasilnya belum signifikan. Upaya penyemaian awan bulan lalu gagal memicu hujan buatan yang diharapkan dapat menurunkan kadar polusi.
Aktivis lingkungan Bhavreen Kandhari yang ikut dalam aksi itu mengatakan, “Sangat disayangkan sekitar seratus warga ditahan. Ironisnya, banyak polisi perempuan yang bisa merasakan penderitaan para demonstran karena mereka juga menghirup udara beracun yang sama. Namun kami melihat banyak orang yang bahkan tidak mengenakan masker. Itulah tragedi sesungguhnya.”
Para pengunjuk rasa menegaskan, udara bersih adalah hak dasar di bawah Pasal 21 Konstitusi India, Hak untuk Hidup. Mereka mendesak pemerintah Delhi dan pemerintah pusat segera bertindak demi melindungi kesehatan publik.
–
Demonstran Paksa Masuk ke Lokasi COP30, Bentrok dengan Petugas Keamanan
PULUHAN pengunjuk rasa masyarakat adat memaksa masuk ke lokasi KTT iklim COP30 pada Selasa malam di Brasil, menuntut aksi iklim dan perlindungan hutan
12 November 2025
PULUHAN pengunjuk rasa masyarakat adat memaksa masuk ke lokasi KTT iklim COP30 pada Selasa malam di Brasil, dan bentrok dengan petugas keamanan di pintu masuk untuk menuntut aksi iklim dan perlindungan hutan.
Dengan berteriak marah, para pengunjuk rasa menuntut akses ke kompleks Perserikatan Bangsa-Bangsa, tempat ribuan delegasi dari berbagai negara di seluruh dunia menghadiri KTT iklim PBB tahun ini di kota Amazon, Belem, Brasil.
Beberapa orang mengibarkan bendera bertuliskan slogan-slogan yang menuntut hak atas tanah atau membawa spanduk bertuliskan, “Tanah kami tidak untuk dijual.”
“Kami tidak bisa makan uang,” kata Gilmar, seorang pemimpin masyarakat adat dari komunitas Tupinamba di dekat hilir Sungai Tapajos di Brasil, yang hanya menggunakan satu nama seperti dikutip CNA.
“Kami ingin tanah kami bebas dari agribisnis, eksplorasi minyak, penambang ilegal, dan penebang liar.”
Petugas keamanan mendorong para pengunjuk rasa dan menggunakan meja untuk membarikade pintu masuk. Seorang saksi mata melihat seorang petugas keamanan dilarikan pergi dengan kursi roda sambil memegangi perutnya.
Seorang penjaga lain dengan luka baru di atas matanya mengatakan bahwa kepalanya terkena stik drum berat yang dilempar dari kerumunan. Petugas keamanan menyita beberapa tongkat panjang dan berat.
Para pengunjuk rasa bubar tak lama setelah bentrokan. Mereka sebelumnya berada dalam kelompok ratusan orang yang berbaris menuju lokasi.
Petugas keamanan kemudian mengizinkan para delegasi keluar dari lokasi, setelah sebelumnya meminta mereka untuk kembali ke dalam hingga area tersebut aman. Di dalam kompleks, PBB bertanggung jawab atas keamanan.
“Sebelumnya malam ini, sekelompok pengunjuk rasa menerobos barikade keamanan di pintu masuk utama COP, menyebabkan luka ringan pada dua petugas keamanan, dan kerusakan ringan pada lokasi,” kata seorang juru bicara dalam sebuah pernyataan.
“Personel keamanan Brasil dan PBB mengambil tindakan perlindungan untuk mengamankan lokasi, dengan mematuhi semua protokol keamanan yang telah ditetapkan. Otoritas Brasil dan PBB sedang menyelidiki insiden tersebut. Lokasi telah sepenuhnya aman, dan negosiasi COP berlanjut.”Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva telah menyoroti komunitas adat sebagai pemain kunci dalam negosiasi COP30 tahun ini.
Awal pekan ini, puluhan pemimpin adat tiba dengan perahu untuk berpartisipasi dalam perundingan dan menuntut lebih banyak suara dalam pengelolaan hutan.
Suara Masyarakat Adat Brasil
Dalam wawancara terpisah pada Selasa, seorang pemimpin adat terkemuka mengatakan bahwa banyak anggota masyarakat adat merasa kesal dengan proyek-proyek industri dan pembangunan yang sedang berlangsung di hutan. Raoni Metuktire, yang juga dikenal sebagai Kepala Suku Raoni, mendesak Brasil untuk memberdayakan masyarakat adat guna melestarikan Amazon.
Agustín Ocaña, koordinator mobilisasi untuk pemuda di Global Youth Coalition, mengatakan bahwa dia berada di luar ketika dia melihat dua kelompok orang – beberapa mengenakan kemeja kuning dan yang lainnya mengenakan pakaian komunitas Pribumi – berjalan menuju tempat tersebut.
Ia mengatakan awalnya mereka kebanyakan hanya menari dan bernyanyi, dan ia memutuskan untuk mengikutinya karena ia punya teman di kelompok Pribumi.
Ia tidak melihat kelompok mana yang pertama kali menerobos keamanan, tetapi mengatakan situasi memanas ketika para penjaga bereaksi dengan menutup pintu secara paksa dan meminta bala bantuan.
Ocaña mengatakan beberapa orang yang masuk meneriakkan, “Mereka tidak bisa memutuskan untuk kami tanpa kami,” merujuk pada ketegangan atas partisipasi warga Pribumi dalam konferensi tersebut.
Ia menambahkan bahwa beberapa komunitas Pribumi merasa frustrasi melihat sumber daya dikucurkan untuk membangun “kota baru” sementara kebutuhan mendesak akan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hutan tidak terpenuhi di tempat lain.
“Mereka tidak melakukan ini karena mereka orang jahat. Mereka putus asa, berusaha melindungi tanah mereka, sungai,” kata Ocaña seperti dilansir France24.
“Penting bagi dunia untuk tahu bahwa ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang bisa terjadi jika kita terus-menerus berdiskusi tanpa henti tentang bagaimana kita akan melindungi planet ini sementara kita terus menghancurkannya,” ujarnya.
–
Demo Besar-besaran di Filipina Protes Skandal Korupsi Miliaran Dolar
Filipina diguncang unjuk rasa massal yang memprotes skandal korupsi yang melibatkan dana miliaran dolar untuk proyek pengendali banjir
17 November 2025
PULUHAN ribu orang berkumpul di ibu kota Filipina, Manila, menuntut pertanggungjawaban atas skandal korupsi yang terkait dengan proyek pengendalian banjir dan pejabat tinggi pemerintah, termasuk sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr. Dilansir dari Al Jazeera, hari Minggu, 16 November 2025, menandakan dimulainya demo tiga hari yang dilakukan sebagai bentuk protes dari penemuan ribuan proyek pertahanan banjir di seluruh negara rawan topan itu, dibuat dari bahan-bahan di bawah standar atau bahkan tidak ada sama sekali.
Diperkirakan sekitar 27.000 anggota Iglesia Ni Cristo telah berkumpul di Taman Rizal sebelum tengah hari. Banyak yang mengenakan pakaian putih dan membawa spanduk yang mengecam korupsi menjelang demonstrasi utama di kemudian hari.
Edwin Zabala, juru bicara gereja, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa tiga hari ini bertujuan mengekspresikan sentimen dan menyuarakan seruan Iglesia ni Cristo dari banyak warga negara yang mengutuk kejahatan besar yang melibatkan banyak pejabat pemerintah. Kelompok lain dijadwalkan mengadakan protes antikorupsi terpisah pada Minggu malam di Monumen Kekuatan Rakyat di pinggiran kota Quezon.
Protes tersebut menyusul tuduhan bahwa sejumlah tokoh yang memiliki koneksi kuat, termasuk sepupu Marcos dan mantan Ketua DPR Martin Romualdez, mengantongi dana besar untuk proyek-proyek anti-banjir. Kualitas proyek ini disebut buruk atau bahkan tidak pernah selesai sama sekali.
Kemarahan publik kembali berkobar setelah badai baru-baru ini menghantam sebagian besar wilayah negara itu awal bulan ini. Badai menewaskan setidaknya 259 orang. Marcos telah berjanji bahwa mereka yang terlibat dalam skandal tersebut akan dipenjara sebelum liburan Natal.
Departemen Keuangan memperkirakan bahwa Filipina kehilangan hingga 118,5 miliar peso atau setara US$ 2 miliar akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir antara 2023 hingga 2025. Beberapa di antaranya disebut sebagai proyek infrastruktur hantu.
Sebuah komisi pencari fakta telah mengajukan tuntutan pidana korupsi terhadap 37 orang, termasuk senator, anggota Kongres, dan pengusaha kaya. Gugatan pidana juga telah diajukan terhadap 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah atas dugaan penggelapan pajak hampir 9 miliar peso atau setara US$ 153 juta.
Di antara mereka yang dituduh terdapat anggota parlemen yang menentang dan bersekutu dengan Marcos. Selain Romualdez, mereka juga termasuk Ketua Senat Chiz Escudero, serta Senator Bong Go, sekutu penting mantan Presiden Rodrigo Duterte. Ketiganya membantah tuduhan.Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengaku mengamati dengan saksama protes berskala besar tersebut, ujar Pelaksana Tugas Sekretaris Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dave Gomez pada hari Minggu, menurut Philippine News Agency. ”Ya, presiden memantau hari ini,” kata Gomez kepada wartawan, saat ribuan anggota dan pendukung INC memulai protes tiga hari mereka di Taman Rizal, Manila dilansir dari Anadolu.
Marcos mengatakan sepupunya belum akan menghadapi tuntutan pidana karena kurangnya bukti, tetapi menambahkan bahwa “tidak ada yang dikecualikan” dari penyelidikan. “Kami tidak mengajukan kasus untuk pencitraan,” katanya. “Kami mengajukan kasus untuk memenjarakan orang.”
–
Aktivis Greenpeace Menggelar Protes di PLTGU Muara Karang
18 November 2025
Aktivis Greenpeace menggelar aksi damai di lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap Muara Karang, Jakarta, 18 November 2025. Aksi itu berlangsung bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB (COP 30) di Brazil. Mereka memprotes inkonsistensi kebijakan energi nasional dan menuntut pemerintah mewujudkan janji iklim global dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil, termasuk rencana pengembangan gas fosil sebagai energi transisional.
8-13
–Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Menhan dan Panglima TNI, Bahas Isu PapuaKetua Komisi I DPR Utut Adianto memimpin rapat tertutup dengan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hari ini
24 November 2025KOMISI I DPR menggelar rapat tertutup bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Sebelum membuka rapat, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto memberikan sambutan kedatangan kepada Menhan Sjafrie, Panglima Agus dan ketiga pimpinan matra TNI yang hadir.
Utut Adianto mengatakan bahwa saat ini seluruh pihak perlu untuk memperkuat persatuan nasional. Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ini ke depan memang harus makin merajut persatuan nasional kita. Semangat yang kita baca dari Bapak Presiden adalah me-restart, mereset dari kilometer 0. Saling memaafkan, menatap masa depan. Mudah-mudahan ini bisa jadi panduan kita bersama,” kata Utut di ruang rapat Komisi I, Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 24 November 2025.
Utut melanjutkan, rapat itu dihadiri oleh 25 dari total 43 anggota Komisi I DPR yang membidangi keamanan dan pertahanan itu. Menurut Utut, DPR dan pemerintah memutuskan rapat berjalan secara tertutup berdasarkan kondisi di lapangan. “Atas pertimbangan lapangan dan urgent-nya pertemuan ini, pertemuan saya nyatakan dibuka dan tertutup untuk umum,” kata dia seraya mengetuk palu.
Dalam rapat itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hadir dengan mengenakan setelan jas warna abu terang. Sjafrie duduk diapit oleh Panglima Agus dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Tri Budi Utomo. Turut hadir pula Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal M. Tonny Harjono, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Muhammad Saleh Mustafa, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Erwin Aldedharma.Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta membenarkan bahwa rapat itu membahas sejumlah isu, termasuk kondisi keamanan di Papua hingga pembentukan komando daerah militer atau Kodam baru. “Ya, sedang berjalan,” kata Sukamta saat dihubungi pada Senin, 24 November 2025.
Agenda rapat ini juga dipublikasikan melalui kanal YouTube DPR, TVR Parlemen. Dalam unggahan siaran langsung, rapat itu terjadwal dengan dua agenda utama pembahasan. “Menjaga kedaulatan dan stabilitas Papua serta peran kodam baru, Brigif TP, dan Yonif TP dalam memperkuat stabilitas pertahanan dalam mendukung kesejahteraan rakyat,” demikian tertulis dalam takarir unggahan Senin, 24 November 2025.
–
TNI Berencana Tiap Kabupaten Punya Batalion
Pembangunan batalion di wilayah perbatasan lantaran rawan peristiwa perdagangan orang hingga jalur keluar-masuk narkoba
24 November 2025PANGLIMA Tentara Nasional Indonesia atau TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan instansinya bakal membangun sejumlah batalion infanteri baru di seluruh wilayah Tanah Air. Pertimbangannya lantaran ketimpangan antara jumlah kabupaten dan jumlah batalion eksisting.
“Kalau kami lihat ada 514 kabupaten, dan batalion yang ada hanya 100 sekian,” kata Agus di kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
Instansi pertahanan negara itu bakal menambah jumlah batalion secara merata di tiap kabupaten dan kota. “Kami harapkan satu kabupaten (punya) satu batalion,” ujar jenderal bintang empat tersebut.
Menurut dia, pembangunan batalion itu sudah mulai dilakukan. Dia menyinggung batalion yang ditempatkan di wilayah perbatasan Tanah Air dengan negara lain.
Agus mengatakan pembangunan batalion di wilayah perbatasan lantaran rawan peristiwa perdagangan orang hingga jalur keluar-masuk narkoba. “Di perbatasan ada tujuh batalion,” ujarnya.
Wacana ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mengatakan pembangunan batalion infanteri teritorial ini sudah dimulai pada tahun ini.
Menurut dia, pembentukan batalion-batalion baru itu akan dilakukan secara bertahap tiap tahunnya. “Setiap tahunnya ada jumlah 150 batalion (baru dibangun),” ujar dia di kompleks DPR/MPR, Jakarta pada Senin, 24 November 2025.
Sjafrie mengatakan rencana menambah batalion infanteri baru di tiap kabupaten dilakukan untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan. TNI sebagai penjaga kedaulatan negara, kata dia, berkewajiban menyelematkan kepentingan nasional.
Rencana menambah jumlah batalion pernah disampaikan oleh Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pada 2022, Prabowo menyatakan akan mengupayakan setiap kabupaten atau kota memiliki satu batalion cadangan.
Dia berujar batalion itu bisa dibentuk lewat komponen cadangan yang dimiliki Indonesia. “Pertahanan penting bagi stabilitas negara, sehingga dipandang perlu mewujudkan komponen cadangan. Kami upayakan setiap kabupaten/kota ada satu batalion cadangan,” kata Prabowo saat berpidato dalam seminar nasional kebangsaan pada Musyawarah Nasional (Munas) XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu 26 November 2022.
–Israel Siaga Satu Usai Bunuh Komandan Senior HizbullahHizbullah mengonfirmasi komandan seniornya, Tabatabai, tewas dalam serangan udara Israel di Beirut
25 November 2025ISRAEL pada Senin meningkatkan tingkat kewaspadaan sistem pertahanan udaranya di utara, sehari setelah menewaskan komandan tertinggi Hizbullah, Haitham al-Tabtabai, di Beirut.
“Tentara telah memutuskan untuk meningkatkan tingkat kewaspadaan sistem pertahanan udara di utara,” kata Radio Angkatan Darat Israel seperti dikutip Anadolu.
Sementara itu, lembaga penyiaran publik KAN melaporkan bahwa penilaian keamanan “tidak memperkirakan akan terjadi serangan balasan dengan Hizbullah setelah terbunuhnya kepala stafnya di pinggiran selatan Beirut.”
Namun lembaga itu menambahkan, “Israel tetap bersiap menghadapi berbagai kemungkinan reaksi, seperti serangan terhadap target-target Israel di luar negeri atau serangan dari front lain seperti Yaman,” merujuk pada Houthi.
“Keputusan Hizbullah untuk tidak merespons dapat ditafsirkan oleh Israel sebagai lampu hijau untuk melanjutkan pembunuhannya, termasuk memperluas operasi di dalam Beirut.”
“Dalam situasi ini, Hizbullah dapat memilih untuk merespons dengan menargetkan kepentingan Israel di luar negeri,” tambah lembaga penyiaran tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada Ahad, Hizbullah berduka atas kematian Tabatabai sebagai “seorang komandan militer kunci”.
Kelompok tersebut juga melaporkan bahwa empat anggotanya tewas dalam serangan udara Israel.Tentara Israel mengatakan pada Ahad pagi bahwa mereka telah melenyapkan Tabatabai dalam serangan yang menargetkan pinggiran selatan Beirut meskipun ada kesepakatan gencatan senjata yang telah berlaku sejak November 2024.Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan ia memerintahkan serangan tersebut atas rekomendasi Menteri Pertahanan Israel Katz dan Kepala Staf Eyal Zamir. Mereka menuduh Tabatabai memimpin “peningkatan dan persenjataan” Hizbullah.Israel telah melakukan beberapa serangan di pinggiran selatan Beirut sejak gencatan senjata, yang terbaru pada Juni.
Ketegangan di Lebanon selatan telah meningkat selama berminggu-minggu, dengan militer Israel mengintensifkan serangan udara hampir setiap hari di wilayah Lebanon, yang diklaim menargetkan anggota dan infrastruktur Hizbullah.Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 331 orang tewas dan 945 orang terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata berlaku pada 27 November 2024. Misi penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) juga melaporkan lebih dari 10.000 pelanggaran udara dan darat Israel.
Berdasarkan gencatan senjata, tentara Israel seharusnya mundur dari Lebanon selatan Januari ini, tetapi yang terjadi justru hanya sebagian saja dan terus mempertahankan kehadiran militer di lima pos perbatasan.
–
Delegasi Polri Akan Belajar Pengendalian Massa ke InggrisPolri akan membuat pola baru dalam mempertimbangkan tindakan menghadapi unjuk rasa
27 November 2025KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) berniat mengirim delegasi ke Inggris pada Januari tahun depan untuk mempelajari code of conduct pengendalian massa saat ada demonstrasi atau unjuk rasa. Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo menyebutkan kunjungan itu dalam rangka studi komparatif untuk mematangkan perumusan peraturan Kapolri baru soal penanganan demonstrasi.
“Studi komparatif di Inggris sangat penting untuk melihat bagaimana best practice diterapkan. Kita ingin memastikan setiap tindakan di lapangan sesuai dengan standar internasional dan tetap menghormati hak masyarakat,” kata Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 November 2025.Polisi tengah mendesain perumusan ulang model serta standar pelayanan terhadap pengunjuk rasa agar lebih humanis, profesional, dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian multidisipliner, masukan publik, termasuk studi komparatif ke luar negeri.
Dedi mengatakan model yang nantinya dipelajari di Inggris terdiri atas lima tahap. Dari analisis awal hingga konsolidasi, lengkap dengan aturan “do and don’t” untuk setiap jenjang petugas.
Dalam aturan baru nantinya, kata dia, akan dibuat pola baru dalam mempertimbangkan tindakan saat menghadapi unjuk rasa. Pola tiga tahapan (hijau-kuning-merah) saat ini akan diubah menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak.
“Setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unjuk rasa dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unjuk rasa ke depan,” ujarnya.
Menurut Dedi, Polri tidak ingin terburu-buru menetapkan regulasi baru yang diberlakukan secara nasional. Penyusunannya akan melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademikus, dan para pakar. “Kami tidak ingin membuat aturan secara tergesa-gesa. Semua masukan dari masyarakat sipil, akademikus, serta hasil studi komparatif akan kami rangkum lebih dulu. Ini komitmen kami untuk menghasilkan regulasi yang benar-benar tepat,” ujarnya.
Sebelumnya, muncul desakan publik untuk mereformasi kepolisian setelah tragedi demonstrasi berdarah pada akhir Agustus 2025. Saat itu berbagai pihak menilai Polri telah menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan unjuk rasa.
Merespons desakan tersebut, pemerintah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly Asshiddiqie. Presiden Prabowo Subianto melantik 10 anggota komisi yang memiliki latar belakang hukum, purnawirawan kepolisian, hingga anggota Polri aktif pada Jumat sore, 7 November 2025.
–
Penjarahan di Gudang Bulog Sarudik Usai Banjir dan Longsor di Sibolga
1 Desember 2025
https://dai.ly/x9ur3fi
Penjarahan terjadi di Gudang Bulog di Kecamatan Sarudik, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Puluhan warga yang menjadi korban banjir dan longsor menyerbu bangunan tersebut dan menjarah bahan pokok yang tersimpan di dalamnya.Pemimpin Wilayah Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengonfirmasi penjarahan itu. “Terjadi aksi penjarahan di sejumlah ritel modern di Kota Sibolga. Kondisi tersebut kemudian berlanjut ke Gudang Bulog,” kata Budi pada Ahad, 30 November 2025.
Budi menuturkan massa memaksa masuk dengan merobohkan pagar dan merusak gembok gudang. Mereka kemudian mengambil beras dan minyak goreng yang tersimpan di dalamnya.
Pengacara Tunjukkan Foto Gigi dan Rahang Demonstran Hancur Akibat Disiksa Penyidik
Pengacara mengungkap para demonstran alami penyiksaan saat penyidikan agar mau menandatangani BAP
1 Desember 2025
DEMONSTRAN yang menjadi terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025, Arpan Ramdani, mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umun. Nota keberatan itu dibacakan oleh penasihat hukumnya.
Penasihat hukum Arpan, Kasman Sangaji, mulanya mengatakan sistem peradilan pidana terdiri dari sub-sub sistem yang saling berhubungan untuk mewujudkan keadilan. Ini meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim.
Dalam tahap penyidikan, dia menuturkan, penyidik akan mengumpulkan bukti-bukti berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Bukan dengan cara kekerasan,” kata Kasman saat membacakan nota keberatan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2025.
Kasman mengklaim, penyidik melakukan kekerasan dan intimidasi dalam proses penyidikan. Sehingga gigi dan rahang kliennya hancur.
“Selama terdakwa ditahan, dalam kondisi sudah dihancurkan gigi dan rahang, penyidik tidak berinisiatif untuk memberikan perawatan atau pengobatan yang layak pada diri terdakwa,” ujar kasman.
Dia lalu meminta izin kepada majelis hakim, “kami perlihatkan foto, majelis?”
“Silakan,” kata hakim ketua Saptono.
Kasman memperlihatkan dua foto Arpan. Foto pertama adalah gambar wajah yang masih normal. Foto kedua memperlihatkan gigi depan Arpan sudah tanggal.
Setelah persidangan, Kasman mengungkapkan proses ketika Arpan dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP). Berdasarkan penuturan kliennya, ada dua polisi yang bertugas ketika itu. Seorang polisi memeriksanya, sementata petugas lain menganiayanya.
“Sehingga klien kami menandatangani BAP itu karena tidak kuat menahan siksaan pemukulan dan intimidasi, ya dia tanda tangani saja,” ujar Kasman. “Walaupun hampir semua peristiwa pidana yang diuraikan dalam dakwaan jaksa itu tidak benar.”
Kasman menceritakan, kliennya bukanlah peserta demonstrasi. Arpan hanya memvideokan saat terjadi kerusuhan. Ketika ada pihak yang membagi-bagikan makanan, ia pun mengambilnya. Beberapa saat kemudian, Arpan ditangkap saat sedang makan.
“Klien kami ini hanya dituduh merusak pembatas jalan yang warna oranye. Ya ampun, itu dilindas mobil saja tidak rusak. Apalagi hanya ditendang?” tutur Kasman.
Dia menegaskan, dalam proses BAP seharusnya tidak boleh ada tekanan atau intimidasi. Kasman menyebutkan ketentuan yang mengatur hal tersebut, mulai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, KUHAP hingga Konvensi HAM Internasional.
Menurut Kasman, setiap orang yang diinterogasi dalam penyidikan harus bebas dari tiga hal. “Bebas dari intimidasi, bebas dari siksaan, dan bebas dari pengaruh siapa pun. Nah, klien kami tidak diberikan kebebasan untuk itu.”
Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan nota keberatan. Kasman berharap, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui majelis hakim perkara membebaskan kliennya.
Sumber: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
