TNI Nyatakan Satu Prajurit Gugur dalam Serangan OPM di Teluk Bintuni
OPM juga merampas satu pucuk senjata laras panjang milik anggota TNI Praka Amin yang gugur dalam serangan itu
12 Oktober 2025
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) menyatakan satu prajurit gugur dalam serangan kelompok TPNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya terhadap Pos Moyeba Satgas Yonif 410/Alugoro di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari Letnan Kolonel Infanteri Justianus Daniel Manalu, mengatakan serangan terjadi sekitar pukul 13.30 WIT saat tim Satgas sedang melaksanakan kegiatan anjangsana di Kampung Moyeba.
“Benar, telah terjadi penyerangan dan penembakan oleh TPNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya pimpinan Demi Moss terhadap Tim Anjangsana Pos Moyeba Satgas Yonif 410/Alugoro,” kata Manalu dalam keterangan tertulis, Ahad, 12 Oktober 2025.
Dalam serangan itu, satu prajurit atas nama Prajurit Kepala (Praka) Amin Nurohman gugur. TPNPB juga merampas satu pucuk senjata laras panjang milik korban. Jenazah Praka Amin sudah dievakuasi ke kampung halamannya di Kebumen, Jawa Tengah.
Manalu mengecam keras aksi tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kekejaman kelompok bersenjata terhadap aparat keamanan dan masyarakat. “Hal ini merupakan bentuk kekejaman dan kekejian yang kerap dilakukan oleh TPNPB OPM Kodap IV Sorong Raya terhadap TNI, Polri maupun masyarakat umum,” ujar dia.
Kodam XVIII/Kasuari, kata Manalu, akan melakukan pengejaran terhadap kelompok pelaku. “Kodam XVIII/Ksr berkomitmen akan mengejar dan menangkap pelaku penembakan yang dilakukan TPNPB/OPM Kodap IV Sorong Raya,” ujar dia.
Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ia menyebut kelompoknya menewaskan satu aparat dan melukai tiga lainnya. Serangan dipimpin Mayor Manfred Fatem dan berlangsung di wilayah pegunungan Moskona.
“Pasukan TPNPB telah berhasil eksekusi mati satu aparat militer Indonesia serta menembak tiga orang aparat lainnya hingga kritis, dan merampas satu senjata laras panjang kaki dua dengan teleskop,” kata Sebby, Ahad, 12 Oktober 2025.
TPNPB Ancam Bakal Serang Lagi Pos Militer di Teluk Bintuni
Kontak senjata antara TNI-Polri dengan milisi TPNPB di berbagai wilayah Papua sejak akhir September hingga 11 Oktober telah menewaskan dua prajurit
13 Oktober 2025
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, mengancam bakal melakukan penyerangan ulang terhadap pos militer di Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Juru bicara TPNPB Sebby Sambom mengatakan serangan akan kembali dilancarkan dengan target pos militer dan patroli aparat.
“Silakan tinggalkan Papua jika ingin kami membatalkan rencana penyerangan,” kata Sebby melalui pesan WhatsApp, Senin, 13 Oktober 2025.
Ancaman ini, dia melanjutkan, juga berlaku bagi personel TNI-Polri di wilayah Papua lainnya seperti Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Paniai, Yahukimo, dan Nduga.
TNI-Polri, Sebby mengatakan, harus segera mungkin meninggalkan Papua dan membantu proses evakuasi perantau di bumi cenderawasih guna menghindari serangan yang bakal dilancarkan milisi TPNPB dari pelbagai Komando Daerah Pertahanan atau Kodap.
“Patuhi aturan zona perang kami, dan kalian akan selamat,” ujar dia.
Sebelumnya, kontak senjata antara TNI-Polri dengan milisi TPNPB pecah di berbagai wilayah Papua sejak akhir September hingga 11 Oktober kemarin. Sepanjang periode tersebut, 2 prajurit TNI dinyatakan tewas dan sejumlah lain mengalami luka-luka.
Kemarin, Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari Letnan Kolonel Justianus Daniel Manalu, membenarkan informasi terkait tewasnya seorang prajurit akibat serangan yang dilancarkan milisi TPNPB Kodap IV Sorong Raya.
Prajurit dari Satuan Tugas Batalyon Infanteri 410/Alugoro atas nama Prajurit Kepala Amin Nurohman tewas usai milisi TPNPB melancarkan serangan terhadap Pos Moyeba yang dijaga Satgas Yonif/410 Alugoro di Distrik Moskona Utara, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Sabtu, 11 Oktober 2025.
Daniel mengatakan, korban terkena tembakan sekitar pukul 13.20 waktu setempat atau saat Satgas Yonif 410/Alugoro tengah melakukan kegiatan anjangsana di Kampung Moyeba.
Selain menembak Amin, milisi TPNPB juga merampas satu pucuk senjata laras panjang milik korban. Daniel mengatakan, Kodam XVIII/Kasuari berkomitmen untuk mengejar dan menangkap pelaku penembakan Praka Amin Nurohman.
“Ini bentuk kekejaman dan kekejian yang dilakukan OPM terhadap TNI, Polri, maupun masyarakat umum,” ujar Daniel.
TPNPB-OPM Diduga Kembali Bakar Sekolah di Kiwirok
Kelompok TPNPB-OPM dilaporkan sempat membakar gedung sekolah di Distrik Kiwirok pada Selasa pekan lalu
13 Oktober 2025
ANGGOTA Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) diduga membakar gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Sopamikma, Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pagi ini. Petugas mencurigai pembakaran sekolah ini dilakukan oleh kelompok Kodap XV Ngalum Kupel.
Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Brigadir Jenderal Faizal Rahmadani mengatakan pembakaran gedung sekolah ini bukan yang pertama terjadi. “Sebelumnya, Selasa (7 Oktober) KKB juga membakar bangunan yang ada di SMP Kiwirok yang kini sudah tidak lagi digunakan sebagai tempat belajar mengajar,” kata Faizal Rahmadani, di Jayapura, Senin, 13 Oktober 2025. KKB kelompok kriminal bersenjata merupakan sebutan aparat hukum bagi kelompok TPNPB-OPM.
Faizal menuturkan bangunan SMP Negeri Kiwirok sudah tidak digunakan sejak 2021. “Para pelajar saat ini bersekolah di SMP Oksibil, yang berada di ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang,” katanya.
Menurut dia, saat anggota Satgas Damai Cartenz mengecek tempat kejadian perkara sempat terjadi kontak senjata api. Faizal menuturkan kontak senjata ini menyebabkan anggota KKB kabur ke arah Kampung Kotobib.
Setelah memastikan aman, tim gabungan TNI-Polri menyambangi pengungsi yang ada di Balai Desa Polobakon untuk memberikan keamanan.
“TNI-Polri akan terus melakukan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum terhadap kelompok yang mengancam keamanan masyarakat dan memperketat jalur keluar masuk distrik untuk mencegah aksi lanjutan,” kata Faizal.
Konflik antara aparat dan TPNPB-OPM terjadi Distrik Kiwirok belakangan ini. Juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengatakan sejak 1-6 Oktober 2025, sejumlah pesawat tempur milik TNI nampak lalu lalang di langit Kiwirok. Ia menuding pesawat itu melakukan serangan udara, salah satunya menjatuhkan peledak. “Mereka incar permukiman warga dan kuburuan leluhur orang Papua,” kata Sebby melalui pesan WhatsApp, Selasa, 7 Oktober 2025.
Sebby, sempat menunjukkan dokumentasi berupa foto dan rekaman video ihwal lalu lalangnya pesawat tempur milik TNI di langit Kiwirok. Menurut dia, penggunaan alutsista membuat kondisi tak seimbang.
Dia menuturkan, milisi TPNPB, khususnya di Kodap XV Ngalum Kupel hanya bersenjatakan senapan laras panjang dan menggunakan taktik perang gerilya. “Mereka gunakan bom dan ranjau, ini tidak seimbang, ini kekejaman, dan dunia harus lihat ini,” ujar Sebby.
Tudingan Sebby itu kemudian dibantah oleh Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Candra Kurniawan. Justru, kata dia, milisi TPNPB-lah yang acapkali melakukan kekerasan terhadap warga atas dalih terafiliasi sebagai agen intelijen Indonesia.
Kenapa TPNPB-OPM Gencar Serang TNI-Polri Menjelang 1 Desember
Kontak senjata antara milisi TPNPB-OPM dan prajurit TNI-Polri di Papua semakin meningkat sejak Agustus 2025 hingga awal Oktober ini
14 Oktober 2025
KONTAK senjata antara prajurit Tentara Nasional Indonesia-Polri dan milisi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) makin sering terjadi menjelang peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, pada 1 Desember mendatang. Kontak senjata semakin sering terjadi sejak menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 2025 hingga awal Oktober ini.
Sejak Agustus hingga Oktober 2025, TPNPB-OPM mengklaim sudah menembak mati 12 orang prajurit TNI-Polri di berbagai lokasi di Papua, seperti di Kabupaten Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, dan Teluk Bintuni. Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, mengklaim dalam rentetan kontak senjata itu, sebanyak empat milisi TPNPB tewas tertembak.
Sebby mengatakan milisi TPNPB-OPM akan semakin gencar menyerang prajurit TNI-Polri menjelang peringatan hari kemerdekaan Papua Barat. Tujuannya, agar pemerintah Indonesia dan dunia mengakui kedaulatan Papua.
“Kami selalu peringati 1 Desember dengan upacara. Tetapi TNI-Polri selalu mengganggu, termasuk dengan melakukan kekerasan kepada orang asli Papua yang merayakannya,” kata Sebby melalui pesan WhatsApp, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Tanggal 1 Desember dianggap sebagai hari bersejarah bagi TPNPB-OPM sehingga dipilih menjadi hari kemerdekaan. Pemerintah Belanda memberi dan mengakui kedaulatan Papua tepat di 1 Desember 1961. Pemerintah Indonesia merespons deklarasi kemerdekaan Papua itu dengan menerbitkan maklumat Tiga Komando Rakyat (Trikora), pada 19 Desember 1961. Yaitu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat –sekarang Papua, dan persiapan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Konflik bersenjata pun terjadi antara pasukan TNI dengan milisi TPNPB-OPM hingga berujung referendum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Hasil Pepera menunjukkan mayoritas rakyat Papua menyatakan memilih bergabung ke Indonesia. Sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejalan dengan hasil Pepera itu.
Setelah Pepera, konflik Papua tak juga mereda hingga kini. Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai jurus untuk menangani masalah Papua, teranyar membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Insiden terbaru, TPNPB-OPM mengklaim menembak mati dua prajurit TNI dalam tiga hari terakhir. Pertama, Prajurit Kepala Amin Nurohmanyang ditembak oleh milisi TPNPB dari Komando Daerah Operasi IV Sorong di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, pada 11 Oktober 2025. Amin adalah anggota Satugas Tugas Batalyon Infanteri 410/Alugoro. Saat itu, Amin tengah berada di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni.
Kedua, anggota Satgas Koops Habema Prajurit Dua Yusuf Nata tewas ditembak oleh milisi TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma, pada Ahad 12 Oktober 2025. Ia tertembak saat berpatroli di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.
Guru besar pada Pusat Riset Kewilayahan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Cahyo Pamungkas mengatakan aparat keamanan memang acap kali memperketat pengamanan menjelang 1 Desember. Tujuannya, untuk mencegah adanya penaikan bendera Bintang Kejora –bendera Papua.
Cahyo mengatakan TPNPB-OPM menganggap 1 Desember menjadi hari yang sakral. Karena itu, mereka selalu berupaya memukul mundur prajurit TNI-Polri di Papua agar TPNPB-OPM dapat memperingati hari kemerdekaan tanpa rintangan.
“Dari catatan-catatan sebelumnya, peringatan 1 Desember di Papua sering dibubarkan aparat dan kemungkinan besar ini yang menjadi penyebab kelompok bersenjata gencar melakukan penyerangan,” ujar Cahyo.
Pengajar di Universitas Indonesia ini menyarankan agar pemerintah melakukan pendekatan dialog untuk meredakan konflik Papua. “Kalau yang diterapkan adalah pendekatan keamanan maka akan sulit menemukan solusi konfliknya,” kata dia.
Terpisah, Kepala Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz Polri Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani mengaku belum mengetahui jumlah personel yang akan disiagakan untuk pengamanan menjelang perayaan 1 Desember 2025. Faizal hanya menyebut bahwa pengamanan menjelang 1 Desember di Papua merupakan agenda rutin Kepolisian Daerah Papua dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di sana.
“Kami terus melakukan tindakan preventif dalam mencegah gangguan yang dilakukan OPM,” kata Faizal.
Sebby Sambom mengatakan TPNPB-OPM terbuka berdialog dengan pemerintah Indonesia. Tapi mereka tidak mau berdialog jika Indonesia hanya diwakili oleh TNI-Polri maupun tokoh agama. Mereka menghendaki untuk berdialog langsung dengan pejabat pemerintah Indonesia di Jakarta dan dilakukan di tempat yang netral.
TPNPB Klaim Tembak Mati Prajurit TNI di Nduga
Prajurit TNI dan milisi TPNPB-OPM terlibat kontak senjata di Kabupaten Nduga, pada Ahad, 12 Oktober 2025
14 Oktober 2025
TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab terhadap tewasnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Satuan Tugas Komando Operasi Harus Berhasil Maksimal (Habema) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Juru bicara markas pusat TPNPB, Sebby Sambom, mengatakan Prajurit Dua Yusuf Nata tewas tertembak saat kontak senjata antara Satgas Habema dengan milisi TPNPB Komando Daerah Operasi III Ndugama-Derakma, pada Ahad, 12 Oktober 2025.
“Kami tidak sempat melucuti senjata karena korban langsung dievakuasi,” kata Sebby melalui pesan singkat, pada Selasa, 14 Oktober 2025.
Ia menjelaskan, kontak senjata di Nduga terjadi setelah Satgas Habema berpatroli di sejumlah distrik di Nduga. Saat mereka berada di Distrik Mugi, pleton Prada Yusuf Nata bertemu dengan milisi TPNPB pimpinan Yibet Gwijangge.
Dalam kontak senjata itu, kata Sebby, Yusuf Nata tertembak di bagian dada kiri. Lalu TNI segera mengevakuasinya dengan terus memberikan tembakan perlindungan untuk mencegah jenazah korban dilucuti oleh milisi TPNPB.
Tempo sempat memperoleh pesan siaran berisi informasi tewasnya Prada Yusuf Nata dalam kontak senjata di Nduga. Dalam laporan tersebut tertulis jika korban tertembak di bagian dada kiri. Selanjutnya, jenazah korban dipulangkan ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Yusuf Nata merupakan prajurit Batalyon Infanteri Raider 100/Prajurit Setia (PS).
Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Kolonel Winaryo, dan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel Tri Purwanto belum menjawab konfirmasi Tempo mengenai insiden tersebut.
Setelah insiden itu, Sebby Sambom mengultimatum agar prajurit TNI-Polri segera angkat kaki dari Papua. Sebab, milisi TPNPB akan gencar menyerang TNI-Polri menjelang peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, pada 1 Desember mendatang.
“Terutama di wilayah-wilayah yang ditetapkan sebagai zona perang. Jadi, silakan segera pergi,” kata Sebby.
Zona perang yang dimaksudkan Sebby itu adalah Kabupaten Nduga, Yahukimo, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Pegunugunan Bintang, Puncak Jaya, Deiyai, dan Maybrat.
TPNPB Layangkan 9 Tuntutan ke Pemerintah dan DPR Soal Papua
Pernyataan sikap TPNPB itu dikeluarkan untuk menanggapi situasi dan kondisi di Papua saat ini
15 Oktober 2025
MANAJEMEN Markas Pusat Komando Nasional (Komnas) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) meminta Presiden Prabowo Subianto dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengambil langkah tegas soal status Papua dan penghentian kekerasan di wilayah konflik.
Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Sato mengatakan pernyataan sikap TPNPB itu dikeluarkan untuk menanggapi situasi dan kondisi di Papua saat ini. “Menyikapi semua yang terjadi dari tanah Papua, kami akan menyatakan sikap,” kata dia, dalam keterangannya, Rabu, 15 Oktober 2025.
Juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, meneruskan sembilan poin tuntutan yang mereka keluarkan secara resmi, salah satunya ihwal status Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). “Presiden dan DPR segera umumkan status Papua, apakah masuk dalam wilayah DOM atau tidak,” ujar Sebby, Rabu.
Berikut sembilan poin tuntutan TPNPB:
1. Status Papua
Pemerintah diminta segera mengumumkan status Papua—apakah termasuk dalam wilayah Daerah Operasi Militer (DOM) atau tidak.
2. Penghentian Serangan Udara
Presiden Prabowo diminta menghentikan serangan udara menggunakan drone, pesawat tempur Super Tucano asal Brasil, pesawat Cassa asal Spanyol, serta bom buatan Serbia dan Amerika yang digunakan untuk membombardir permukiman warga dan wilayah pengungsian. “Presiden Prabowo Subianto segera hentikan serangan bom menggunakan drone dan juga pesawat tempur untuk segera dihentikan,” kata Sebby.
3. Kepatuhan terhadap Hukum Humaniter Internasional
TPNPB mendesak Prabowo mematuhi hukum perang dalam operasi darat dan udara. Mereka menuding tindakan brutal militer telah menimbulkan banyak korban sipil Papua.
4. Akses dan Bantuan Kemanusiaan
Lembaga kemanusiaan lokal, nasional, dan internasional diminta turun langsung meninjau kondisi lebih dari 100 ribu pengungsi akibat konflik bersenjata antara TPNPB dan militer Indonesia, serta segera memberikan bantuan kemanusiaan.
5. Pengembalian Fasilitas Sipil
Militer Indonesia diminta mengembalikan gedung gereja, sekolah, dan rumah warga yang saat ini dijadikan pos militer di berbagai wilayah Papua.
6. Akses Jurnalis Internasional
TPNPB mendesak pemerintah membuka akses bagi jurnalis internasional agar dapat melaporkan langsung situasi konflik. “Kami juga mendesak kepada Presiden Prabowo Subianto agar membuka akses masuk bagi jurnalis internasional untuk melaporkan langsung situasi perang di Papua,” ujar Sebby.
7. Penggunaan Pesawat Sipil
Mereka meminta militer menghentikan penggunaan pesawat sipil untuk pengiriman pasukan maupun logistik perang di wilayah konflik.
8. Penyelesaian Konflik Bersenjata
TPNPB menuntut pemerintah menyelesaikan konflik bersenjata yang telah berlangsung lebih dari 63 tahun sebelum berbicara mengenai konflik internasional seperti Palestina–Israel atau Ukraina–Rusia.
9. Penghentian Pelibatan Sipil
Panglima TNI Agus Subiyanto diminta menghentikan pelibatan bantuan Polisi (Banpol) dan Komponen Cadangan (Komcad) dalam misi intelijen di wilayah konflik bersenjata Papua. “Demikian pernyataan ini secara resmi kami umumkan ke publik untuk dapat menjadi perhatian dan dapat dilaksanakannya. Tuhan Leluhur bangsa Papua memberkati kita semua,” kata Sebby.
Menanggapi pernyataan itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dave Laksono mengatakan tuduhan seperti itu harus ada landasan dan bukti, bila tidak ada datanya hanya fitnah yang bertujuan memicu kericuhan.
“TNI kita adalah prajurit profesional yang bekerja sesuai dengan aturan dan undang-undang,” kata dia Rabu, 15 Oktober 2025. Tempo berupaya mengonfirmasi kepada Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari dan Pusat Penerangan TNI, namun hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan.
